Posted by: reforminer | 19 September, 2010

Pengumuman

Silahkan kunjungi : http://reforminer.com/

 

Posted by: reforminer | 19 September, 2010

Pembatasan BBM Subsidi Dinilai tidak Mungkin Tahun Ini

Republika, 15 September 2010

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menilai pembatasan penggunaan BBM subsidi tidak mungkin diterapkan tahun ini. Menurut Pri Agung, jika akan diterapkan tahun ini maka waktunya terlalu sempit. ”Kalau untuk tahun ini waktunya sudah terlalu mepet,” kata Pri yang juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute ini, Rabu (15/9). Mepetnya waktu ini kata dia baik dari sisi persiapan teknis menyangkut jaminan ketersediaan BBM non subsidi maupun untuk sosialisasinya.

Pri Agung pun menilai jika diterapkan tahun ini tidak akan terlalu efektif. ”Tidak akan efektif untuk tahun ini karena maksimal paling hanya bisa hemat sekitar Rp2,6 triliun,” kata Pri Agung. Itupun lanjut dia jika tidak ada kendala dalam implementasinya.

Sementara itu kata Pri Agung, jika kebijakan ini ini diterapkan pada tahun depan, maka hal itu berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 10,5 triliun. ”Itupun jika lancar,” kata dia.

Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 15 September, 2010

Pembatasan BBM Bersubsidi Hanya Solusi Instan

Media Indonesia, 13 September 2010

JAKARTA–MI: Mundurnya pemberlakuan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan membatasi pemakaian pada kendaraan bermotor menunjukkan ketidaksiapan pemerintah terhadap rencana tersebut. Kebijakan tersebut merupakan solusi instan yang tidak menghapus masalah utama, yakni ketergantungan terhadap BBM.

“Pemerintah belum memiliki rencana yang matang mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Dari rencana awalnya saja belum siap, apalagi pengaplikasiannya di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto kepada Media Indonesia , Senin (13/9).

Ia mengungkapkan, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan rencana lama yang sudah diwacanakan sejak tahun 2008. Namun hingga kini belum ada kebijakan yang matang untuk mendukung wacana pembatasan BBM bersubsidi ini.

“Wacana pembatasan ini selalu ada jika anggaran subsidi untuk BBM meningkat. Namun rencana kongkritnya belum ada hingga sekarang,” kata Pri.

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya berkutan dengan masalah pembatasan BBM. Padahal, pembatasan BBM ini hanyalah solusi instan terkait dengan penurunan anggaran untuk subsidi BBM.

“Masalah sebenarnya yang harus diselesaikan pemerintah adalah bagaimana mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Karena saat ini 70% sumber energi kita adalah BBM,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 2 September, 2010

PENGHEMATAN BBM – Larangan Konsumsi Sebaiknya Tahun 2011

Kompas, 2 Spetember 2010

Jakarta, Kompas – Rencana pemerintah melarang konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi khusus bagi pemilik kendaraan roda empat keluaran tahun 2005 ke atas sebaiknya dilakukan awal tahun 2011.

Tujuannya agar ada waktu untuk sosialisasi. Jika dilakukan pada awal tahun depan, penghematan BBM bersubsidi yang dapat diperoleh Rp 10,5 triliun.

”Kalau dilakukan tahun 2010, hasilnya tak akan efektif. Tetapi, kalau dijalankan mulai awal tahun, perkiraan kami akan menghemat konsumsi premium sekitar 7,08 juta kiloliter (kl) atau sekitar Rp 10,5 triliun,” ujar Direktur Eksekutif Institute Reforminer (Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi) Priagung Rahmanto di Jakarta, Rabu (1/9).

Pemerintah tengah menguji keandalan program larangan penggunaan BBM bersubsidi pada pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh memperkirakan akan ada penghematan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 2,3 juta kl jika program itu diberlakukan mulai 1 September 2010.

Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 30 August, 2010

Proses renegosiasi gas ke Singapura disorot

Bisnis Indonesia, 26 Agustus 2010

JAKARTA: Pemerintah dinilai tidak memiliki kemauan politik untuk merenegosiasi kontrak gas dari Grissik ke Singapura.

Pasalnya, keinginan untuk mengamankan pasokan gas ke domestik melalui pipa South Sumatera West Java itu hingga kini masih berupa rencana.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menegaskan renegosiasi kontrak gas tersebut jelas menjadi domainnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan Kementerian BUMN.

“SAA [sales appointed agreement] kontrak gas itu kan ditandatangani oleh Menteri ESDM. Kalau Menteri BUMN [yang akan renegosiasi], saya tidak tahu di mana relevansinya. Kalau begini, pemerintah sebenarnya tidak ada kemauan politik untuk renegosiasi tersebut,” katanya hari ini.

Dia mencontohkan untuk proses renegosiasi kontrak yang memang sudah dimungkinkan dilakukan seperti gas Tangguh, sampai kini tidak pernah terealisasi. “Apalagi yang kita belum tahu seperti kontrak gas Singapura ini,” tutur Pri.
Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 30 August, 2010

Adanya Penjaminan Pemerintah Dikritik

Kompas, 26 Agustus 2010

Jakarta, Kompas – Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengkritik pemberian jaminan pemerintah pada proyek 10.000 megawatt, yang bernilai total 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 72,8 triliun. Penjaminan tidak perlu diberikan jika kebijakan tarif listrik tidak diatur pemerintah.

”Sebetulnya, jika struktur biayanya dapat dibuat lebih baik dan dapat diterima di pasar (kalangan investor), tidak perlu ada penjaminan pemerintah,” kata Menkeu di Jakarta, Rabu (25/8), seusai Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan.

Menurut Agus, sebagai Menkeu, ia keberatan dengan struktur penjaminan seperti itu. Namun, ia menyadari kondisi keuangan PLN tak memungkinkan menyelesaikan proyek 1.000 MW bila tidak diberi penjaminan.

Rapat Kerja Komisi XI DPR membahas Surat Menteri Keuangan No S-269/MK.011/2010 tentang Penyertaan Modal Negara pada PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Askrindo, Perum Jamkrindo, Badan Pengatur Jalan Raya, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

Penyertaan modal negara untuk PII merupakan salah satu yang krusial. BUMN bentukan Kementerian Keuangan ini mengemban tugas memberikan penjaminan bagi proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangkit listrik.

Oleh karena itu, Agus menegaskan, penguatan modal PII sangat dibutuhkan untuk memperkuat kredibilitas PII di mata calon investor. Sesuai anggaran dasar PT PII, modal dasar perseroan ditetapkan Rp 4 triliun.

Namun, pada tahun 2010, PII baru akan mendapatkan modal Rp 1 triliun. Modalnya akan ditambah lagi Rp 1 triliun pada tahun 2011, demikian seterusnya hingga modal dasar PII Rp 4 triliun terpenuhi.

Ingin kejelasan

Menurut Agus, sebagian besar investor sektor kelistrikan ingin kejelasan soal tarif listrik. Hingga kini, tarif listrik diatur pemerintah sehingga investor hanya mau menanamkan modal jika ada jaminan dari pemerintah.

”Pada proyek 10.000 MW pertama, penjaminan diberikan pemerintah melalui APBN. Ini membuat risiko yang ditanggung negara terlalu besar. Dengan ada PT PII, risikonya beralih dari pemerintah ke PII,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute (Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi) Priagung Rahmanto, jika pemerintah tidak memberikan penjaminan, risiko yang harus ditanggung negara akan lebih besar. Risiko itu berupa tertunda atau batalnya pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 23 August, 2010

Asumsi Harga Minyak 2011 Cukup Realistis

Media Indonesia, 23 Agustus 2010

JAKARTA–MI: Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN 2011 yang ditetapkan sebesar US$80 per barel, cukup realistis.

“Dengan informasi yang ada saat ini, harga minyak US$80 cukup aman,” katanya di Jakarta, Minggu (22/8).

Meski, lanjutnya, kemungkinan kisaran harga minyak pada 2011 cenderung antara US$70-80 per barel.

Mengenai asumsi produksi atau lifting minyak RAPBN 2011 sebesar 970 ribu barel per hari, Pri Agung mengatakan, target tersebut mencerminkan tidak adanya perubahan substansial di sektor minyak dan gas bumi.

Menurut dia, pencapaian target tersebut tergantung realisasi sampai akhir tahun ini.

“Kalau pemerintah mampu mencapai target APBN Perubahan 2010 sebesar 965 ribu barel per hari, maka asumsi 970 ribu barel per hari akan menjadi masuk akal,” katanya.

Namun sebaliknya, kalau realisasi 2010 hanya di bawah 960 ribu barel per hari, maka tahun depan sulit mencapai 970 ribu barel per hari.

“Target 970 ribu sulit tercapai, karena hanya mengandalkan optimalisasi dari lapangan existing,'” katanya.
Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 18 August, 2010

Pemerintah tak Punya Kemauan Benahi Kelistrikan

Republika, 17 Agustus 2010

JAKARTA–Rencana pemerintah untuk menaikkan TDL sebesar 15 persen dinilai pengamat sangat aneh. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyatakan rencana tersebut mencerminkan tidak adanya kemauan politik pemerintah dalam membenahi kelistrikan selain hanya menaikkan TDL saja.

”Cara lain seperti pengalihan BBM ke gas untuk pembangkit kenapa tidak dijadikan program di tahun 2011?,” tanya Pri Agung. Padahal, kata Pri Agung, hal itu bisa mengurangi subsidi hingga 50 persen sehingga TDL tidak perlu naik.

”Kalau di tahun 2009 & 2010 lalu argumentasinya itu belum bisa dilakukan karena terminal penerima LNG belum selesaio. Mestinya yang diprioritaskan ya penyelesaiannya, bukan dengan menaikkan TDL lagi,” kritik Pri Agung. Dia mengibaratkan, TDL naik terus tetapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dan sektor kelistrikan pun tidak ada perbaikan signifikan.

DPR, lanjut Pri Agung, mestinya menolak rencana ini karena tidak ada unsur mendesak sementara ada hal lain yang lebih mendasar yang harus dilakukan. ”Ini malah belum apa-apa sudah memilih opsi ini,” kata Pri.

Dia pun menilai wajar penolakan yang dilakukan kalangan pengusaha. ”Tapi kalaupun toh itu harus ditolak, yang jelas bukan karena pengusaha menolak, tetapi karena memang sudah sepatutnya ditolak dengan argumentasi-argumentasi tadi,” kata dia.
Baca Selengkapnya

Republika, 12 Agustus 2010

JAKARTA–Berlarutnya penyelesaian maalah elpiji 3 kg oleh pemerintah mengundang sikap pesimistis dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto bahkan meragukan kesungguhan pemerintah dalam menyelsaikan masalah ini. Khususnya terkait penanganan masalah pengoplosan dan disparitas harga elpiji. ”Saya tidak tahu istilah yang pas apa, tapi saya ragu dengan keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam hal ini,”kata Pri saat dihubungi Republika, Kamis (12/8).

Menurut Pri, dengan terbentuknya tim gabungan yang dipimpin Menko Kesra, semestinya tidak bisa lagi bilang bahwa pengoplosan urusan polisi. ”Itu ya jadi urusan tim gabungan ini sekarang. Bagaimana dikoordinasikan dan diatasi dengan tindakan konkrit,” kata dia.

Pri mengaku heran dengan langkah lamban pemerintah. ”Untuk masalah yang sudah sedemikian penting saja actionnya lambat sekali,” kata dia. Pun begitu, kata Pri Agung, ada satu pertanyaan yang belum terjawab saat ini yakni apa benar penyebab utama ledakan karena pengoplosan dan disparitas itu? dan bukan karena tabung serta asesoris yang tidak sesuai standar?

”Kalau oplos, bukannya tabung 12 kg dari dulu juga banyak yang dikurangi isinya juga, kok tidak banyak kasus yang meledak seperti yang 3 kg?,” kata Pri. Kalaupun dioplos, lanjut dia, bukannya seharusnya bisa diketahui pada saat isi ulang.
Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | 11 August, 2010

Subsidi elpiji 12 kg langkah mundur

Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2010

JAKARTA: Wacana pemberian subsidi elpiji 12 kg dalam rangka menekan kasus kecelakaan yang diduga karena disparitas harga terlalu tinggi dengan elpiji 3 kg dinilai sebagai langkah mundur pemerintah.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menegaskan sebagian besar masyarakat pengguna tabung elpiji 12 kg merupakan golongan menengah ke atas sehingga tidak layak mendapatkan subsidi.

“Pemerintah jangan mau instan dan populis saja. Menjadikan elpiji 12 kg barang subsidi adalah langkah mundur pemerintah. Di saat semua pihak sedang berupaya mengurangi subsidi, kenapa malah menambah beban subsidi dengan 12 kg,” katanya, hari ini.

Menurut dia, disparitas harga elpiji di dalam dengan luar negeri akan tetap ada dan semakin besar, sehingga makin membuka celah penyelundupan ke luar negeri.

Pri Agung menjelaskan keinginan menyubsidi elpiji 12 kg malah akan menjadi bom waktu bagi pemerintah dan perekonomian nasional karena semakin lama beban subsidi semakin bertambah.

“Itu artinya, makin membuat negeri ini tidak kunjung beranjak mengurusi masalah subsidi harga energi,” katanya.
Baca Selengkapnya

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.