Posted by: reforminer | February 9, 2010

Produksi Blok Cepu Dipertanyakan

Republika, 8 Februari 2010
Oleh: Cepi Setiadi
SEMARANG — Peran Exxon Mobil sebagai operator Blok Cepu kembali disorot. Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang menggarap Blok Cepu dengan menggunakan bendera Mobil Cepu Limited (MCL) dinilai belum memberikan kesejahteraan apa pun bagi warga di sekitar ladang minyak itu.

Bahkan, target produksi minyak yang diberikan kepada MCL juga tidak terpenuhi. ”Belum ada yang yang bisa kami nikmati,” kata Bupati Blora, Yudhi Sancoyo, berkeluh kesah kepada Wakil Presiden Boediono saat Temu Wicara dengan Muspida Jateng di Semarang, akhir pekan lalu.

Yudhi mempertanyakan produksi minyak di Blok Cepu yang tak kunjung mampu memenuhi target. Sesuai dengan joint operation agreement (JOA), MCL mestinya sudah menghasilkan minyak sebanyak 20 ribu barel per hari pada Desember 2009. Tapi, sebutnya, MCL baru sanggup memproduksi minyak sebesar 17 ribu barel per hari. ”Kami belum dapat bagi hasil,” keluhnya lagi.

Karena itu, Yudhi meminta Wapres turun tangan menyelesaikan produksi Blok Cepu yang masih seret. Tanpa campur tangan pemerintah, dia khawatir, produksi minyak yang sangat diharapkan masyarakat dan pemda Blora ini tetap tersendat. ”Produksi sudah telat setahun, tapi tidak ada perhatian serius,” katanya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, memahami keluhan yang dilontarkan Bupati Blora. Semakin lambat produksi minyak yang dilakukan di Blok Cepu, sambungnya, maka itu akan memperpanjang penantian rakyat untuk bisa menikmati hasil dari blok tersebut. ”Semakin lama produksi penuh tercapai, ya semakin lama juga daerah itu bisa ikut menikmati hasilnya,” jelasnya.

Pri Agung pesimistis MCL mampu menggenjot produksi minyak dalam tempo singkat. Dia bahkan tak terlalu heran melihat telatnya produksi blok ini. ”Memang sulit berharap karena memang sudah terlambat dari awal,” sesalnya.

Karena masih di masa awal produksi, pengamat migas ini mengatakan, bagi hasil yang diberikan ke pemda setempat memang masih sangat kecil. Dengan begitu, rakyat pun belum bisa menikmati hasilnya secara langsung. Kondisi ini akan terjadi selama tiga sampai empat tahun dari awal produksi. Sebagian besar bagi hasil akan habis digunakan untuk menutup biaya recovery .

Sementara, Kepala BP Migas, R Priyono, menyatakan pihaknya terus berupaya agar pemda segera mendapatkan bagi hasil. ”Kita sedang terus mengurus kenapa bagi hasil migas Blok Cepu kok belum didapat oleh Pemda,” katanya dalam pesan singkatnya kepada Republika .

Namun, Priyono membantah jika MCL tidak mampu memproduksi minyak sesuai target. Menurutnya, MCL sudah mampu memenuhinya. ”MCL sebetulnya mampu memproduksi sesuai target, tapi offtaker -nya (hilir) yang tidak bisa menyerap produksi MCL,” kilahnya.

Karena itu, Priyono kini sedang berkoordinasi dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia tak bisa menuntaskannya seorang diri. ”Karena, Ditjen Migas yang mengurus hulu dan hilir,” jelasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha, menilai permasalahan di Blok Cepu ini harus dilihat secara komprehensif. ”Mulai dari hulu yaitu bagaimana Exxon menaikkan target produksinya dan hilir yaitu bagaimana kesiapan kilang sesuai kapasitas yang dijanjikan,” ujarnya.

Pada rapat dengar rendapat beberapa hari lalu, Satya mengatakan, BP Migas melaporkan permasalahannya terjadi karena PT TWU belum mampu menyerap minyak produksi MCL sesuai kapasitas yang dijanjikan. Sehingga, MCL tidak bisa menaikkan produksinya.

Adapun bagi hasil yang belum dirasakan oleh daerah ini bisa diusulkan agar diberikan pola pinjam hasil yaitu kontraktor(Pertamina, Exxon) memberikan hasil keuntungan profit split setelah dikurangi utang-utang, pajak, capital cost yang biasanya baru dinikmati setelah tahun ke tujuh untuk diberikan di depan dengan pola pinjam sehingga pihak daerah bia menikmati di awal-awal produksi.

Posted by: reforminer | February 8, 2010

Pemerintah Pilih DMO, Bukan Pengenaan Pajak Ekspor

Sabtu, 6 Februari 2010

Jakarta, Kompas – Pemerintah menilai, pajak yang tinggi bagi ekspor batu bara bukan pilihan. Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan kewajiban kontraktor memasok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Batu bara yang wajib dipasarkan di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 30 persen dari total produksi nasional. Baca Selengkapnya

Jumat, 5 Februari 2010 |

Kompas – Target produksi minyak mentah siap jual atau lifting tahun 2014 sebanyak 1,01 juta barrel per hari. Ini lebih tinggi daripada realisasi lifting 2009 yang hanya 960.000 barrel per hari. Penetapan target itu tanpa memasukkan sumber minyak baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (4/2), dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR. Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | January 25, 2010

BPH Migas Mengontrol Pembelian BBM

Kompas, Sabtu, 23 Januari 2010

Tanjung Pinang, Kompas – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menerapkan sistem pengendalian atau pemantauan pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu untuk transportasi darat pada stasiun pengisian bahan bakar. Uji coba sistem pengendalian itu dilakukan di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono saat pencanangan sistem pemantauan jenis BBM tertentu untuk transportasi darat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (22/1). Hadir pada acara itu Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, sistem yang diterapkan itu tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Hanya solusi jangka pendek dan sulit diterapkan secara nasional. ”Terkesan proyek yang dipaksakan untuk jalan di daerah. Akar masalah BBM itu kemiskinan, pemerintah semestinya menyiapkan program subsidi langsung ke masyarakat,” ujar Pri Agung. Read More…

Posted by: reforminer | January 14, 2010

Tak Realistis, Asumsi Lifting Minyak APBN 2010 Harus Direvisi

Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance , 13 Januari 2010

Jakarta – Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam APBN-P 2010. Pemerintah juga harus mengubah asumsi lifting minyak dari 965.000 barel per hari (bph) menjadi 945.000-950.000 bph untuk mengurangi potensi defisit anggaran tahun ini.

Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai asumsi lifting minyak sebesar 965.000 bph dalam APBN 2010 tidak realistis dan hanya akan menambah defisit negara karena kemungkinan akan tercapainya target tersebut sangat kecil. Read More…

Cepi Setiadi

Republika, Senin 4 Januari 2009

JAKARTA –– Pemerintah meningatkan target investasi sektor ESDM untuk tahun ini. Tak tanggung-tanggung, kenaikan investasi yang dikejar pemerintah itu terbilang sangat tinggi. Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menyebutkan target investasi sektor ES DM sepanjang 2010 ditentu kan sebesar 28 miliar do lar AS. ”Untuk total investasi sektor ESDM ditarget kan 28 miliar dolar AS,” ujar nya di Jakarta, pekan lalu. Investasai itu, diperkira kan Darwin, akan da tang dari sub sektor mi gas sebe sar 15,4 miliar dolar AS, ke te na galistrikan 10,1 miliar dolar AS, dan pertambang an umum 2,5 miliar dolar AS.

Sementara, Darwin mema parkan, untuk realisasi investasi sektor ESDM 2009 hanya mencapai 19,29 miliar dolar AS. Investasi tersebut terdiri dari sub sektor migas sebesar 12,18 miliar dolar AS, sub sektor mineral, batu bara dan panas bumi 1,81 miliar dolar AS. ”Dan, sub sek tor ketenagalistrikan 5,3 mi liar dolar AS,” urainya. Read More…

Senin, 28 Desember 2009

Jakarta, Kompas – Dukungan kalangan perbankan nasional dalam pembiayaan sektor pertambangan di Indonesia dinilai masih sangat minim. Padahal, pelaku usaha di sektor pertambangan membutuhkan dana besar untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan skema penjaminan kredit yang proporsional. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Minggu (27/12), minimnya dukungan perbankan itu disebabkan tingginya tingkat risiko usaha pertambangan.

”Pemerintah harus segera menerbitkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, termasuk soal pembiayaan,” ujarnya. Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | December 28, 2009

MENEBAK ARAH HARGA MINYAK

Oleh: Pri Agung Rakhmanto, PhD.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan Energi (ReforMiner Institute)

Koran Sindo, 27 Desember 2009

Memprediksikan harga minyak secara tepat tentu bukan hal yang mudah. Apalagi di tengah tatanan sistem ekonomi global yang sudah sedemikian terintegrasi dengan dinamika, mobilitas, dan informasi yang begitu tinggi.

Bahkan sejatinya, memprediksi harga sangat sulit karena di tingkat global pasar minyak tidak (lagi) berdiri sendiri, melainkan sangat terkait erat dan saling memengaruhi dengan pasar keuangan dan pasar komoditas lainnya. Pasar minyak yang menjualbelikan minyak secara fisik saat ini juga sulit diidentifikasi dan dipetakan secara pasti.

Ini karena yang lebih banyak menjadi acuan justru adalah pasar bursa komoditas yang hanya memperdagangkan suratsurat kontrak jual beli minyaknya. Harga minyak oleh karenanya detik demi detik dapat terus bergerak dan berubah-ubah.Kondisi ini sejalan dengan aktivitas perdagangan surat-surat kontrak jual-beli minyak yang dapat dengan mudah berpindah tangan dalam sekejap, bergantung pada arah dan arus uang yang berputar di dalamnya yang digerakkan beragam variabel dan arus informasi yang memengaruhinya. Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | December 16, 2009

LNG Tangguh Diekspor; Ketahanan Energi Hanya Jargon

Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance , 7 Desember 2009

Jakarta – Keputusan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang memberikan persetujuan atas kontrak jual beli gas Tangguh sebesar 125.000 Metric Ton per tahun antara PT Pertamina (Persero) dengan Tohoku Electric Power Co sangat disayangkan. Keputusan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memasok gas dalam negeri sangat kecil.

“Memang ketahanan energi masih sebatas jargon. Orientasi kita terhadap gas masih tetap saja yang penting bisa laku secepatnya,” ujar Direktur Eksekutif Refor-miner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Senin (7/12/2009).
Baca Selengkapnya

Posted by: reforminer | December 16, 2009

DONGGI SENORO DAN JARGON KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Oleh: Pri Agung Rakhmanto
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute)

Kontan Mingguan, Edisi 30 November – 6 Desember 2009
Roda pemerintahan yang baru telah berjalan lebih dari sebulan. Penyelesaian masalah Donggi-Senoro yang sudah terkatung-katung selama hampir kurang satu tahun masih juga belum tuntas. Ketegasan, kejelasan, dan (barangkali yang lebih tepat) keterusterangan dari Pemerintah terkait penyelesaian akhir dari masalah ini yang sesungguhnya sudah sangat diharapkan dan dinantikan oleh semua pihak dan semua pemangku kepentingan terkait masalah ini tak kunjung muncul. Yang muncul justru hanya sinyal-sinyal yang sering berganti-ganti arah haluan – di suatu waktu memberikan sinyal bahwa gas Donggi Senoro akan dialokasikan untuk domestik, di lain waktu mengindikasikan bahwa gas Donggi Senoro tetap untuk ekspor – dan makin membuat ketidakpastian bagi semua pihak (atau setidaknya bagi pihak-pihak yang masih dapat dibingungkan oleh semua sinyal itu).

Baca Selengkapnya

Older Posts »

Categories